Sunday, March 26, 2017
Home > Berita > Bupati Instruksikan Pejabat Penuhi LHKPN

Bupati Instruksikan Pejabat Penuhi LHKPN

logolhkpn

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi menginstruksikan para pejabat di Jepara segera melaporkan harta kekayaan dengan segera dan dengan jujur. Hal tersebut ditekankan Ahmad Marzuqi seiring masih banyaknya pejabat yang belum memenuhi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Hingga caturwulan pertama tahun ini, pejabat yang memenuhi kwajiban di lingkungan pemkab Jepara, baru mencapai 69,79%. Dari 96 jumlah wajib lapor yang terdiri dari unsur eksekutif dan BUMD, baru 67 orang yang melaporkan. Sisanya sebanyak 29 orang penyelenggara negara belum melaporkan harta kekayaannya. Data tersebut terungkap pada pembukaan kegiatanAsistensi Pengisian dan pengumpulan LHKPN bagi aparatur daerah dan anggota DPRD yang berlangsung di DPRD Kabupaten Jepara, Kamis (26/5).

Jumlah pejabat yang belum melaporkan LHKPN tahun 2016 terdiri dari, 4 penyelenggara negara yang baru saja menerima promosi jabatan. Sementara sisanya 25 orang memang sudah waktunya harus melakukan pelaporan kembali dalam kurun waktu dua tahunan. Ahmad Marzuqi lebih jauh menyampaikan bahwa LHKPN pada dasarnya mewajibkan untuk melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimiliki. Mulai dari tanah, kendaraan, dan bentuk kekayaan lainnya.

“Meski kepemilikannya atas nama orang lain, istri atau anak. Semua wajib dilaporkan dilampiri surat pernyataan. Jangan takut karena LHKPN bukan pemeriksaan tetapi proses pelaporan sebagai langkah preventif. Utamanya untuk menjaga dan menyelamatkan diri sendiri dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” katanya.

Komitmen menegakkan good governance ini juga berlaku di lingkungan dewan. Terbukti kegiatan asistensi ini diikuti seluruh anggota dewan yang berjumlah 50 orang. Dian Krisnandi, Ketua DPRD menyatakan hal ini adalah bentuk komitmen segenap anggota dewan dalam memerangi dan memberantas KKN. Diakuinya kegiatan asistensi sangat penting, karena masih banyak kebimbangan dan kegamangan. Baik dari tata cara pengisian maupun pelaporan sesuai pertanggungjawabannya masing-masing. Upaya positif pemerintah pusat dan daerah dalam mencegah praktik korupsi lewat LHKPN ini sudah seharusnya mendapatkan apresiasi dan dukungan kita semua.

Kepala BKD, Abdul Syukur, selaku penyelenggara menyatakan bahwa kegiatan asistensi secara keseluruhan diikuti 75 orang peserta. Terbagi Formulir A sebanyak 43 orang wajib laporan dan Formulir B sebanyak 32 orang wajib laporan. Adapun para peserta asistensi adalah kepala daerah, anggota DPRD (50 orang), pejabat eselon II (11 orang), sekretaris  Badan 1 orang, kepala kantor (3 orang), camat (5 orang), serta direktur BUMD (5 orang).

Asistensi menghadirkan Airin Marsanti (KPK) dan Harsono (Inspektorat Propinsi Jawa Tengah. (Setya Budiyana) Gelora edisi 186 Juni 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *